KEPUTUSAN Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menolak sembilan calon hakim agung dan tiga calon hakim hak asasi manusia ad hoc yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) dinilai penuh kejanggalan. Komisi III dinilai hanya mencari-cari alasan hingga muncul kecurigaan adanya motif politik di balik penolakan itu.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani mengkritik alasan DPR menolak calon dari KY itu karena ada dua