Sejumlah lembaga menemukan adanya rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN di lembaga lain, termasuk perusahaan swasta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan 62 kasus, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia mencatatkan sekitar 400 kasus. Hal ini berpotensi mendorong persaingan usaha yang tidak sehat.