JAKARTA – Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat akan menyelesaikan tarik-ulur wewenang penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. "Kami membuka peluang perbaikan toll fee dan akselerasi investasi di sektor hilir migas," kata Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eddy Soeparno, kepada Tempo, kemarin.

Tarik-ulur mengenai kewenangan penetapan toll fee ini berawal dari surat Menteri