JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan melansir, sepanjang tahun lalu, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 11,55 triliun. Dari angka tersebut, pelanggaran terbesar disebabkan pembukuan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan, terutama pada pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pada semester I 2018 ini, auditornya melakukan koreksi negatif penyaluran subsidi sebesar Rp 2,99 tri