Rencana pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani rehabilitasi pengguna narkotika menandakan masih kuatnya ide otoritarian dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pendekatan ini menganggap bahwa institusi yang tertutup seperti militer jauh lebih unggul dalam menangani problem sosial.

Usul ini mengemuka dalam rapat terbatas di Istana Negara mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkotika, Senin, 11 Septembe