Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Kesehatan menghapuskan kewajiban anggaran (mandatory spending) dalam Rancangan Undang-undang Kesehatan perlu ditinjau kembali. Jangan sampai kebijakan itu membuat kualitas belanja sektor kesehatan justru makin merosot dan pelayanan kesehatan untuk rakyat malah terganggu. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kini berlaku, mewajibkan pemerintah pusat menganggarkan 5 persen