DEWAN Perwakilan Rakyat menyatakan akan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membahasnya ulang bersama pemerintah. Ini sebuah langkah yang positif, asalkan diikuti upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan menghilangkan pasal-pasal kontroversial. Jika tidak, masyarakat akan melihatnya semata sebagai aksi basa-basi dan upaya mengulur waktu untuk meredam persoalan.

Pada 6 Juli lalu, pemerintah kembali