Upaya penjemputan paksa Koordinator Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar oleh polisi merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Alih-alih melindungi kemerdekaan berpendapat dengan tidak memproses laporan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas dua aktivis tersebut, polisi justru terkesan menjadi alat kekuasaan denga