Editorial

Integritas Pegawai Negeri Kita

Edisi, 3 Juni 2021

Mundurnya sejumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten menimbulkan tanda tanya soal loyalitas mereka pada kepentingan publik. Solidaritas yang salah tempat.

Editorial

PENGUNDURAN diri 20 pejabat eselon III dan IV di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tepat di tengah masa pandemi Covid-19 jelas keliru. Dengan alasan solidaritas kepada pejabat pembuat komitmen yang tengah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker KN95, mereka bukan saja bertindak tak etis, tapi juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan aturan itu, prinsip kerja utama seorang pegawai negeri adalah memberikan pelayanan publik secara bertanggung jawab. Dengan mundur beramai-ramai dari pekerjaannya, mereka jelas telah mengkhianati prinsip integritas dan tanggung jawab itu. 

Apalagi, hal itu dilakukan pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Ketika hampir semua kegiatan masyarakat lumpuh dan mereka yang tertular virus amat mengandalkan bantuan para petugas kesehatan, sejumlah pejabat ini seharusnya menjadi garda terdepan dari implementasi kebijakan melawan virus corona. Aksi mundur mereka berpotensi mengganggu pelayanan publik dalam menangani pandemi. 

Lagi pula, pejabat pembuat komitmen yang sedang diperiksa itu belum tentu bersalah. Di negara hukum, pemeriksaan alias audit adalah hal yang biasa. Pemeriksaan merupakan bagian dari kontrol atas kekuasaan pemakaian anggaran negara. Alih-alih mundur, para pejabat itu lebih baik membantu aparat hukum menemukan kebenaran atas dugaan korupsi tersebut. Caranya dengan memberikan kesaksian atau menyodorkan dokumen yang membantah ataupun mendukung dugaan tersebut. 

Karena itu, pengunduran diri massal pejabat Dinas Kesehatan ini justru menebalkan kecurigaan bahwa dugaan korupsi tersebut benar adanya. Dengan mundur dari jabatannya, ada tudingan bahwa mereka bisa saja menghilangkan jejak dugaan itu. Dari kacamata tersebut, tindakan mundur massal para pejabat itu sudah bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tentu ada sudut pandang lain dalam mencermati masalah ini. Taruhlah pengunduran diri massal tersebut sebatas bentuk protes pejabat Dinas Kesehatan kepada atasan mereka. Sang pemimpin diduga tak cukup kuat melindungi anak buahnya dari tudingan kesalahan audit. Namun hal itu juga tidak bisa membenarkan langkah yang mereka ambil. Jika sang atasan dicurigai bermain mata, seharusnya para pejabat ini datang beramai-ramai memberikan kesaksian berbasis fakta. Hukum yang adil dan transparan akan bisa mendeteksi bahwa dugaan korupsi tersebut hanyalah rekayasa ataupun sebagai alat kekuasaan semata.

Mundur massal para pejabat itu pun menimbulkan persoalan etik yang lebih dalam. Selain mengganggu layanan publik, mereka merusak proses hukum yang sudah berjalan. Publik merugi dua kali: tak mendapat layanan semestinya dari Dinas Kesehatan sekaligus kehilangan akses pada transparansi pemakaian anggaran dalam program pengadaan masker. 

Karena itu, sudah saatnya hukum turun tangan. Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penyelidikan administratif untuk mengungkap motif mundur massal itu, tapi juga soal lain yang cukup mendasar. Aparat penegak hukum mesti melihat kejadian ini sebagai pelanggaran aturan yang serius agar sanksi yang dijatuhkan kepada mereka bisa adil.  

Indonesia sudah lama terpuruk akibat layanan publik yang bobrok. Kerusakan itu diperparah oleh perilaku sebagian aparat negara yang tak memiliki integritas dan tanggung jawab dalam pemakaian anggaran.

Jika Gubernur Banten dan aparatnya menganggap mundur massal ini hanyalah tindakan administrasi, bukan tak mungkin ulah mereka bakal ditiru oleh pegawai negeri lain. Di masa depan, aparat sipil negara kita bisa dengan mudah melenggang meninggalkan gelanggang pelayanan hanya demi solidaritas membela kolega yang salah.

PENGUNDURAN diri 20 pejabat eselon III dan IV di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tepat di tengah masa pandemi Covid-19 jelas keliru. Dengan alasan solidaritas kepada pejabat pembuat komitmen yang tengah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker KN95, mereka bukan saja bertindak tak etis, tapi juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan aturan itu, prinsip kerja utama seorang pega

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB