Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus hilangnya potensi penerimaan negara akibat tak terdatanya jutaan hektare lahan perkebunan sawit. Direktorat Jenderal Pajak pun mulai menelisik wajib pajak yang diduga melanggar. Ini menjadi salah satu penyebab lonjakan produksi dan ekspor produk sawit tak sebanding dengan penerimaan negara dari industri ini.