JAKARTA – Sejumlah ekonom dan praktisi perpajakan menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara yang dicanangkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 tak lagi relevan dengan kebutuhan negara. Lembaga itu justru akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah karena proses penganggaran harus dikoordinasikan antara Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry