JAKARTA – Hilangnya ketentuan belanja wajib atau mandatory spending kesehatan dalam omnibus law Undang-Undang Kesehatan mendapat kritik luas. Penghapusan ketentuan yang sebelumnya ada pada UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 itu dianggap menyalahi komitmen yang telah disepakati secara global.

Wakil Ketua II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Mahesa Paranadipa Maikel, mengatakan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai mandat