JAKARTA – Dalang di balik munculnya sejumlah pasal kontroversial dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mulai terendus. Hasil penelusuran Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan—gabungan dari sejumlah lembaga yang mengawal isu ini—menguatkan dugaan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif tersebut disisipkan beberapa saat sebelum disahkan pada 17 April