JAKARTA – Rozy Brilian, dari Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai berbagai kebijakan pemerintah pusat selama ini belum mampu mengatasi konflik di Papua. Kebijakan itu, seperti pemekaran wilayah hingga dana otonomi khusus, dianggap hanya “gula-gula” dan cenderung untuk mengakomodasi kepentingan Jakarta, bukan kepentingan masyarakat Papua. 

“Pemekaran wil