Manuver Dewan Melucuti Hakim Konstitusi
Agenda revisi keempat UU MK akan menjadi bentuk intimidasi hakim konstitusi. Ada kepentingan politik di balik revisi.
Hendrik Yaputra
Selasa, 21 Februari 2023
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat memaksakan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) meski menuai penolakan berbagai kalangan. Poin paling kontroversial dalam perubahan keempat undang-undang itu berkaitan dengan kewenangan baru DPR, Mahkamah Agung, dan presiden untuk mengevaluasi hakim konstitusi setiap saat.
Anggota Komisi Hukum DPR, Habiburokhman, mengatakan lembaganya perlu merevisi kembali UU Mahkamah Konstitusi karena sudah t
...