JAKARTA – Direktur Hukum Lingkungan Yayasan Auriga Nusantara, Rony Saputra, mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Ia mengatakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya mencakup syarat formil yang harus dipenuhi pembuat undang-undang. MK juga meminta pemerintah memperbaiki pasal-pasal substansial dalam UU Cipta Kerja, di antaranya urusan lingkungan hidup.

Urus