JAKARTA – Rencana Kementerian Perhubungan membedakan golongan tarif pengguna kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dinilai diskriminatif dan tak lazim. Guru besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Harun Al-Rasyid Lubis, mengatakan, di negara mana pun, belum ada kebijakan yang membedakan tarif antar-golongan masyarakat, terutama pada layanan transportasi umum yang sama.

Kalaupun ingin memastikan subsidi