JAKARTA - Belum sampai setahun sejak disahkan pada Februari lalu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah diusulkan untuk diubah oleh pemerintah. Usulan revisi UU IKN itu, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, disetujui untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

Sejumlah pemerhati kebijakan menduga upaya revisi tersebut bertujuan memuluskan pembiayaan proyek Ibu Kota Negara