Baru Sebatas Janji Menghapus Perbudakan
Pemerintah, dengan dua peraturan yang dikeluarkan, berjanji menghapus perbudakan terhadap anak buah kapal atau ABK. Aktivis buruh migran mempertanyakan efektivitasnya.
Avit Hidayat
Sabtu, 11 Juni 2022
JAKARTA – Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menghapus perbudakan di kapal. Dari membentuk Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Pekerja Migran yang diteken Presiden Joko Widodo baru-baru ini.
...