JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat bergerak cepat menyelamatkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021, DPR langsung mengajukan proses perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi UU PPP ini tak terlepas dari posisinya yang menjadi pijakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi saat menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formal.

Sebel