JAKARTA – Berbagai kalangan menepis peluang penjabat kepala daerah dari unsur TNI dan Kepolisian Republik Indonesia hanya karena alasan keamanan dan kerawanan suatu daerah pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, urusan keamanan bukan tugas utama penjabat kepala daerah, melainkan merupakan kewenangan otoritas TNI dan Polri di setiap daerah.

Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya