JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo perihal pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman mempersoalkan penyingkiran 57 pegawai KPK itu per 1 Oktober mendatang setelah mereka tersandung tes wawasan kebangsaan.

Robert Na Endi Jaweng, anggota Ombudsman, mengatakan inti rekomendasi itu adalah meminta Presiden segera melaksanakan pengalihan status pegawai