JAKARTA – Sejumlah ahli mengkritik kebijakan pemerintah melucuti kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi riset sel dendritik SARS-CoV-2, yang semula disebut vaksin Nusantara. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan BPOM tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan dan beredarnya obat di Indonesia, baik untuk kepentingan komersial maupun tidak.

"Peran BPOM itu tidak bisa lepas