JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghimpun pendapat pakar hukum tata negara dari berbagai kampus untuk memuluskan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelbagai diskusi, MPR lebih banyak melibatkan pakar hukum yang sehaluan dengan rencana amendemen.

Pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menceritakan MPR sudah aktif menggalang dukungan gagasa