JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menagih sikap delapan fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat ihwal rencana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah 2024. PKS mengklaim awalnya seluruh fraksi sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan seluruh fr