Dewan Perwakilan Rakyat mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pembahasan berlangsung tertutup dalam waktu tak lebih dari tujuh hari kerja. Alih-alih mendapat apresiasi, pembahasan superkilat itu malah memantik kecurigaan. Apalagi DPR hanya mengubah batasan usia dan masa jabatan hakim konstitusi, tidak menyentuh hal substansial seperti pengawasan hakim dan manajemen perkara di MK. Maya Ayu Puspitasa