Jimly Asshiddiqie mengusulkan dua poin materi dalam rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atas usul presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, DPD ikut mengawasi pelaksanaan GBHN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut ini wawancara Jimly dengan Tempo, kemarin.

MPR berencana kembali mengamendemen konstitusi, tanggapan