Beberapa pakar hukum menyebutkan sejumlah celah hukum untuk menggugat keputusan Panglima TNI perihal pengangkatan Pangdam Jaya. Bisa ke Ombudsman atau gugatan warga negara.

Sejumlah pegiat hak asasi manusia bersiap menggugat keputusan pengangkatan eks anggota Tim Mawar, Mayor Jenderal Untung Budiharto, sebagai Pangdam Jaya. Optimistis diterima.

Pengangkatan Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya kian melanggengkan impunitas. Jokowi tidak peduli terhadap penegakan HAM.

Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya menuai kecaman dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Mereka mengungkit lagi peran Untung dan kawan-kawan sebagai anggota "Tim Mawar" Kopassus yang terbukti menculik para aktivis prodemokrasi pada akhir 1990-an. Politik akomodasi di era Presiden Jokowi--yang membuat pelanggar HAM menikmati impunitas alias tak tersentuh hukum--kembali dipersoalkan.

Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji. Untung memiliki catatan kelam menculik aktivis prodemokrasi bersama Tim Mawar Kopassus pada 1997-1998.

Penunjukan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya ditentang kelompok masyarakat sipil. Di Tim Mawar, Untung disebut menjadi pelaksana penculikan beberapa aktivis.

Keluarga korban penculikan aktivis oleh Tim Mawar Kopassus mengkritik penunjukan Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Jokowi dinilai melanggar janji penuntasan kasus pelanggaran HAM.