maaf email atau password anda salah
Sejumlah pegiat dan akademikus mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan berbagai korupsi dalam proyek satelit Orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan. Indonesia berpeluang terhindar dari kewajiban membayar denda atas putusan arbitrase.
Bola panas kasus penyewaan satelit oleh Kementerian Pertahanan bergulir deras. Umpan pendek Menteri Mahfud Md., yang mengumumkan perkara lawas itu, disambut cepat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Seminggu mengusut, kejaksaan menaikkan proses penyelidikan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Akankah otak penyewaan “satelit bodong” pada 2015-2018 yang merugikan negara sekitar Rp 800 miliar itu terungkap?
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.