Sejumlah pegiat dan akademikus mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan berbagai korupsi dalam proyek satelit Orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan. Indonesia berpeluang terhindar dari kewajiban membayar denda atas putusan arbitrase.

Pemerintah diduga membuat skenario pengusutan kasus korupsi Satelit Kemhan untuk menghindari denda atas putusan arbitrase. Langkah penyidikan dugaan korupsi di kejaksaan dianggap mendukung skenario itu.

DPR mendukung pengusutan kasus satelit Orbit 123 oleh Kejaksaan Agung. Komisi I akan meminta penjelasan dari Kementerian Pertahanan.

Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas dugaan korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan. Seret semua tokoh, politikus, dan bekas menteri yang terlibat.

Bola panas kasus penyewaan satelit oleh Kementerian Pertahanan bergulir deras. Umpan pendek Menteri Mahfud Md., yang mengumumkan perkara lawas itu, disambut cepat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Seminggu mengusut, kejaksaan menaikkan proses penyelidikan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Akankah otak penyewaan “satelit bodong” pada 2015-2018 yang merugikan negara sekitar Rp 800 miliar itu terungkap?

Kejaksaan Agung memeriksa saksi dari Kementerian Pertahanan dan pihak swasta ihwal satelit Kemhan. Proyek penyelamatan slot satelit orbit 123 ditaksir merugikan negara sedikitnya Rp 515 miliar.

Menkopolhukam Mahfud Md. mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate soal slot Orbit 123 BT. Slot orbit ditangani dengan skema swasta.

Sejumlah kalangan mendesak pemerintah mempertahankan slot satelit Orbit 123 derajat Bujur Timur agar tak ditelikung satelit negara lain. Harga mahal untuk kedaulatan di antariksa.