Serangan digital terhadap media massa, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil terus berulang. Aparat harus menemukan pelakunya.

Korban peretasan akun aktivis mengaku telah berulang kali terkena serangan. Akses ke nomor telepon dan akun media sosial tiba-tiba pulih setelah unjuk rasa usai.

Peretasan akun aktivis terus terjadi berulang sejak unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Tak pernah terungkap oleh kepolisian.

Serangan digital kembali terjadi setiap kali masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah. Peretasan telepon seluler dan akun media sosial milik ahli hukum tata negara dan sejumlah aktivis ini ditengarai untuk menggembosi demonstrasi mahasiswa. Mengancam ruang kebebasan sipil dan akademik.

Peretasan akun aktivis mahasiswa, serikat buruh, dan pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, terjadi bersamaan. Serangan digital itu mengganggu koordinasi mahasiswa dalam menyiapkan demonstrasi.

Kebebasan sipil bagi masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah kian mengkhawatirkan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tata kelola Internet hanya bergeming.

Serangan digital terjadi setiap kali masyarakat sipil dan mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah. Serangan itu diduga terencana dan disengaja untuk kepentingan pemerintah.

Peretasan akun aktivis tak menyurutkan tekad mahasiswa dan buruh untuk terus berdemonstrasi sampai Presiden Jokowi mengabulkan tuntutan mereka.

Peretas telepon seluler, akun media sosial, serta akses digital menyasar kelompok kritis. Negara semestinya melindungi keamanan dan hak asasi warganya.