Tindakan pemerintah membantu ratusan anggota kelompok Negara Islam Indonesia di Sumatera Barat mencabut baiat mereka belum cukup. Perlu kegiatan lain dalam program deradikalisasi untuk memberantas terorisme.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau meminta pemerintah memasukkan program pencegahan penyebaran paham ekstremis dalam kurikulum di sekolah. Membangun fondasi masyarakat sedini mungkin guna mencegah penyebaran paham radikalisme.

Pengamat terorisme ragu akan rencana Negara Islam Indonesia (NII) Sumatera Barat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo sebelum Pemilu 2024, seperti yang dikemukakan BNPT dan Densus 88 Antiteror. Apalagi Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya, lokasi anggota NII ditangkap, bukan basis jaringan NII di provinsi itu. Kelompok ini disebut-sebut bagian dari NII Komandemen Wilayah IX pimpinan Panji Gumilang. Koran Tempo dan Langgam.id pun menelusuri ancaman makar Negara Islam tersebut.

Pengamat terorisme ragu akan keberadaan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat. Alasannya, Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya, yang menjadi lokasi penangkapan 16 anggota NII, tidak dikenal sebagai basis jaringan tersebut. Tim Koran Tempo bersama Langgam.id mewawancarai mantan anggota NII Dharmasraya. Bagaimana pengakuannya?

Ketua DPRD Sumatera Barat mendesak Gubernur membentuk tim terpadu dan tim investigasi untuk menelusuri keberadaan jaringan NII di provinsi tersebut. Isu NII harus segera dijernihkan supaya tidak menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Sumatera Barat.

Penegak hukum harus mengusut keterlibatan petinggi NII yang tak tersentuh hingga sekarang. Mata rantai NII dengan kelompok intelijen harus diputus.

Warga Pulau Junjung, Kabupaten Dharmasraya, banyak yang bergabung karena kegiatan NII berkedok pengajian. Secara tak sadar, mereka menjadi anggota jaringan teroris tersebut.

Bagong Suyanto, Dekan FISIP Universitas Airlangga, memaparkan metode perekrutan baru jaringan teroris NII yang menyasar anak-anak. Bagaimana menangani mereka dalam program deradikalisasi?