Perkebunan tebu dan industri bioetanol mengokupasi sembilan distrik di Merauke. Sepuluh perusahaan terlibat proyek ini. 

Perluasan lahan pertanian menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah. Agar tercipta swasembada pangan.

Sri Mulyani semula dikenal memegang prinsip disiplin fiskal. Pertahanannya runtuh pada akhir masa jabatannya. 

Kenaikan anggaran pertahanan menjelang Pemilu 2024 tak wajar. Rawan dipakai untuk kepentingan elektoral.

Jawaban Kementerian Pertanian terhadap pemberitaan Koran Tempo ihwal program food estate yang dinilai BPK sarat akan masalah. 

Percepatan program food estate di Kalimantan Tengah menyeret para pelaksana proyek ke pusaran persoalan. Ekosistem gambut berpotensi turut menjadi korban.

Komandan Resor Militer 102/Panju Panjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya, menjelaskan pelaksanaan ekstensifikasi food estate Kalimantan Tengah, termasuk kendala yang dihadapi timnya.

Di tengah compang-campingnya program food estate, pemerintah menyiapkan proyek lumbung pangan baru di sejumlah daerah. Dikhawatirkan hanya menjadi kedok pembangunan infrastruktur yang haus lahan dan anggaran.

Nasib petani di proyek food estate Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tak menentu. Skema baru pengembangan kawasan dianggap tak menguntungkan.

Kementerian Pertanian menjelaskan sejumlah temuan BPK dan liputan Tempo soal sejumlah permasalahan pada proyek food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Seabrek masalah mengiringi pembukaan lahan pertanian baru pada proyek food estate di Kalimantan Tengah yang dilakoni tentara. BPK menilai biaya kegiatan senilai ratusan miliar rupiah berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.

Proyek food estate yang digulirkan Presiden Joko Widodo pada dua tahun lalu menyisakan banyak masalah. Di Kalimantan Tengah, lahan yang dibuka untuk sawah baru tidak bisa langsung digarap petani antara lain karena tidak memiliki jalan dan irigasi. Badan Pemeriksa Keuangan juga mendapati potensi pemborosan dalam kegiatan ekstensifikasi lahan untuk lumbung pangan yang melibatkan tentara itu. 

Ambisi Presiden Jokowi meningkatkan ketahanan pangan dari proyek lumbungan pangan ambyar. Tak belajar dari kesalahan pendahulunya.

Komisi IV DPR kecewa atas progres program kawasan sentra produksi pangan alias food estate. Anggaran besar, tapi hasilnya minim, terutama bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Lahan proyek food estate di sejumlah daerah terbengkalai. Audit Badan Pemeriksa Keuangan mempersoalkan motif pemerintah mempercepat pelaksanaan program yang tak didahului kajian mendalam.

Dua tahun setelah dicanangkan Presiden Joko Widodo, pembangunan kawasan sentra pangan alias food estate di sejumlah daerah terindikasi berantakan. Audit BPK juga mengungkap seabrek permasalahan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Proyek senilai triliunan rupiah ini berpotensi gagal total.

Kementerian Pertanian mengalokasikan lebih dari Rp 1,5 triliun untuk melaksanakan program food estate pada 2021 dan 2022. Rencana belanja berlanjut tahun depan.

Presiden Joko Widodo meminta petani dan pengusaha menanam aneka komoditas pangan, seperti jagung, porang, dan sorgum.  

Syahrul Fitra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai proyek food estate atau lumbung pangan harus dihentikan akibat inkonstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja serta dampaknya yang merusak ekosistem dan memicu konflik.

Pegiat lingkungan hidup menilai program lumbung pangan atau food estate yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis pangan perlu dikaji kembali karena berpotensi gagal dan merusak lingkungan.