maaf email atau password anda salah
Dugaan pengerahan personel TNI oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman untuk melawan pernyataan anggota DPR, Effendi Simbolon, dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan supremasi sipil. Pegiat demokrasi dan hak asasi manusia khawatir akan gejala kian masuknya militer ke ruang politik. Presiden Joko Widodo didesak untuk mengevaluasi TNI yang dianggap menjauh dari reformasi.
Pejabat di Sekretariat Negara menyebutkan belum ada agenda Istana memanggil Kepala Staf TNI AD Dudung Abdurachman hingga kemarin. Pegiat demokrasi menghendaki Presiden Joko Widodo meredakan kabar ketegangan di lingkup internal TNI hingga kontroversi Dudung dan Effendi.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.