maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Dua kandidat potensial dalam pemilihan presiden 2024, Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo, menghadapi batu sandungan. Safari politik Anies di sejumlah daerah mulai terganjal. Sedangkan laju kenaikan elektabilitas Ganjar melambat akibat ketidakpastian sikap PDIP.
Di tengah ancaman ambyarnya peluang calon presiden dari kalangan sipil, pensiunan jenderal berancang-ancang masuk gelanggang. Ada yang sudah memiliki kendaraan partai, tapi ada juga yang masih mencari-cari peluang. Prabowo, Moeldoko, dan siapa lagi?
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kewajiban menteri atau pejabat setingkat menteri untuk mengundurkan diri dalam pencalonan presiden dikhawatirkan akan meningkatkan potensi pelanggaran kampanye. Presiden Joko Widodo didesak segera mencopot menteri yang berniat maju dalam pemilihan presiden 2024.
Pertempuran antara pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di media sosial semakin terlihat setelah NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Anies dan Ganjar juga paling sering dibicarakan. Sebagian ulasan itu berupa sentimen negatif.
Riak-riak deklarasi dukungan pencalonan Anies Baswedan merembet ke Partai Golkar. Suara pengurus pusat dan daerah dikabarkan terbelah soal sikap partai dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Rendahnya elektabilitas Airlangga Hartarto dan tingginya ketidakpastian nasib Ganjar Pranowo di PDIP menambah tekanan.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Khofifah Indar Parawansa mengemuka di lingkup internal NasDem, Demokrat, dan PKS sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Nama Khofifah menguat karena dianggap sebagai faktor untuk memenangi Jawa Timur.
Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai terus mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Namun tim pengusut masih kesulitan menemukan bukti permulaan tindak pidana korupsi dalam perhelatan balap mobil listrik itu. Berkejaran dengan deklarasi pencalonan presiden 2024.
Poros-poros pendukung bakal calon presiden 2024 mulai bermunculan. Di lingkup internal PDIP, gerakan sejumlah politikus penyokong Puan Maharani mendapat tantangan dari relawan Ganjar Pranowo. Deklarasi juga tengah disiapkan oleh simpatisan Anies Baswedan. Survei elektabilitas mulai mengerucut ke dominasi tiga tokoh.
Pertemuan Anies Baswedan dengan Surya Paloh, Ahmad Syaikhu, dan AHY menguatkan sinyal Gubernur DKI Jakarta itu bakal diusung sebagai calon presiden 2024. Setelah lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, panggung Anies sudah tersedia di berbagai daerah.
Peta politik terbaru menunjukkan PDI Perjuangan dan Gerindra sulit berkoalisi dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Kedua partai sama-sama berkukuh akan mengusung kader internal sebagai calon presiden 2024. Gerindra dan PKB hampir pasti berkoalisi dengan mengusung Prabowo-Muhaimin.
Rapat Kerja Nasional II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berakhir tanpa pengumuman bakal calon presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan pemimpin yang ia cari bukanlah sosok yang mengandalkan elektoral semata. Aroma kemenangan Puan Maharani atas Ganjar Pranowo menyembul di lingkup internal partai.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.