Pembentukan Badan Gizi Nasional bakal menjadi beban baru anggaran negara. Jokowi tidak perlu cawe-cawe.

Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk ASN yang bertugas di IKN. Sejumlah pihak khawatir beban APBN bertambah berat.

Program infrastruktur masih jadi andalan Presiden Joko Widodo pada akhir periode jabatannya. Dinilai tak menyelesaikan masalah.

Setelah meminta kementerian berhemat via pemblokiran anggaran, pemerintah malah membuat program yang sebelumnya tak dianggarkan.

DPR menyoroti realisasi serapan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  yang baru 77,42 persen per 21 November 2022. Dengan sisa sebulan sebelum tutup tahun, apa yang akan dilakukan Menteri Sandiaga Uno?

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK.

Anggaran televisi bagi anggota DPR sebesar Rp 1,5 miliar menuai kritik. Sekjen DPR mengklaim pengadaan tersebut telah direvisi.

Pemerintah perlu menghapus alokasi anggaran negara untuk pensiun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka politikus, bukan pegawai negeri sipil.

Pemerintah bersiap menurunkan defisit APBN tahun depan kembali ke posisi di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebijakan anggaran yang ketat akan menghambat pemulihan ekonomi.

Longgarnya pengelolaan fiskal selama tiga tahun ini menjadi biang melonjaknya jumlah utang. Beban bunga utang membuat ruang gerak pemerintah menjadi terbatas.

Audit BPK mengungkap kejanggalan dalam pengadaan alat tes antigen Covid-19 di Kementerian Kesehatan pada 2021. Dikempit sembilan perusahaan, proyek senilai Rp 1,46 triliun itu disinyalir menerabas banyak aturan.

Audit BPK menemukan jutaan alat tes antigen Covid-19 hasil pengadaan Kementerian Kesehatan tak memenuhi spesifikasi masa kedaluwarsa. Seluruhnya dipasok oleh perusahaan yang sama.

Pengadaan alat tes cepat Covid-19 senilai Rp 1,46 triliun di Kementerian Kesehatan sarat masalah. Dianggap pemborosan anggaran, berpotensi merugikan keuangan negara. 

Badan Urusan Rumah Tangga DPR berada di Turki dengan agenda bertemu parlemen setempat. Menyurati Kedutaan Besar RI untuk memfasilitasi kebutuhan mereka selama di sana.

Anggaran pengadaan vaksin Covid-19 mencapai Rp 9,85 triliun pada tahun ini. Pemerintah bersiap memakai vaksin Merah Putih.