Kepolisian menangkap pengurus Khilafatul Muslimin beberapa jam sebelum mereka menyerahkan diri. Mereka disangka anti-Pancasila dan mengancam NKRI.

Pengamat terorisme dan pakar hukum menganggap langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin yang mengusung konsep khilafah kurang tepat. Pemerintah dan polisi semestinya mendekati secara persuasif.

Pengurus Khilafatul Muslimin membatalkan semua kegiatan eksternalnya setelah pemimpin mereka, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kabar bohong, provokasi, kegiatan separatis, dan anti-Pancasila. Kegiatan pengajian tetap berjalan.

Polisi mencokok Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin, sepekan setelah konvoi anggota organisasi itu mendapat sorotan masyarakat. Polisi menuduh Baraja menyebarkan provokasi, kebencian, dan kabar bohong untuk menjelekkan pemerintah. Padahal anggota jaringan Khilafatul Muslimin sudah rutin menggelar konvoi sejak empat tahun lalu. Yayasan dengan nama yang sama pun mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM sejak 2014. Bahkan sayap pendidikan mereka di 18 wilayah sudah menerapkan kurikulum berbasis khilafah sejak 2006. Penangkapan Baraja, yang pernah keluar-masuk penjara karena kasus terorisme, dinilai tergesa-gesa.  

Polisi menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dianggap tergesa-gesa.

Khilafatul Muslimin menolak disebut berniat mengubah sistem pemerintahan dan anti-Pancasila. Klaim kelompok ini diragukan dan dianggap naif.

Khilafatul Muslimin memiliki sayap pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah di banyak daerah. Kementerian Agama tak mengakui legalitas dan kurikulumnya. 

Hasan Baraja sangat lekat dengan kelompok teror di Indonesia. Setelah dua kali dipenjara karena kasus terorisme, ia mendirikan Khilafatul Muslimin pada 1997.

BNPT dan Densus 88 Antiteror menganggap keberadaan Khilafatul Muslimin cukup membahayakan, walau belum bisa ditindak secara pidana. Pemimpin mereka pernah dipenjara karena kasus terorisme.