JAKARTA – Kementerian Kesehatan masih menanti kedatangan vaksin Covid-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong. Pemerintah akan mengatur tata laksana yang bakal dilakukan perusahaan kepada pekerjanya hingga ketetapan harga pelayanan vaksinasi sebagai salah satu cara mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity). “Rencananya April, tapi vaksin belum bisa didatangkan, paling cepat bulan Juni,” kata juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, kepada Tempo, kemarin.
Nadia mengatakan aturan program vaksinasi gotong royong didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada dasarnya, mekanisme vaksinasi gotong royong sama dengan vaksinasi program pemerintah. Perbedaannya terletak pada pembiayaan vaksinasi.
Vaksinasi program pemerintah sepenuhnya dibiayai oleh negara. Sedangkan vaksinasi gotong royong dibiayai oleh perusahaan, badan hukum, atau badan usaha. “Jadi, tidak ada individu yang bisa mendapatkan dengan membayar dari kantongnya sendiri,” ujar Siti Nadia.
Sampai perkembangan terakhir, sudah ada 8,7 juta karyawan swasta yang siap mengikuti program vaksinasi gotong royong. Program ini dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero). “Sebanyak 17 ribu perusahaan sudah melakukan registrasi,” ujar Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani saat dihubungi Tempo pada Senin, 19 April lalu.
Rosan menyebutkan program yang dibiayai perusahaan secara mandiri ini akan menggunakan dua merek vaksin, yakni Sinopharm dan Sputnik V. Sinopharm adalah vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Cina. Sedangkan Sputnik V dikembangkan di Rusia.
Pada akhir April, kata Rosan, sebanyak 500 ribu dosis vaksin Sinopharm akan tiba di Indonesia dan siap didistribusikan ke kelompok penerima vaksin gotong royong. Informasi itu, menurut dia, diperoleh dari Bio Farma yang mengantongi izin importasi vaksin sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.
Kendati perusahaan sudah siap menggelar vaksinasi, Kadin belum memperoleh kepastian harga vaksin per dosis dari Bio Farma. “Kami masih menunggu juga dari Bio Farma,” kata Rosan.
Adapun sektor usaha yang paling banyak ikut serta dalam program ini adalah perdagangan, ekspor-impor, dan retail sebanyak 4.882 perusahaan. Selain itu, ada sektor jasa yang mencapai 1.403 perusahaan serta sektor konstruksi dan infrastruktur yang mencapai 1.119 perusahaan. Adapun sektor industri padat karya atau manufaktur yang mendaftar di Vaksin.kadin.id mencapai 981 perusahaan.
Program ini sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, sehingga karyawan tak perlu mengeluarkan biaya untuk vaksinasi. Vaksin yang digunakan dipastikan berbeda dengan vaksinasi gratis dari pemerintah.
Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan bahwa sudah memperoleh komitmen sekitar 35 juta dosis vaksin untuk program vaksinasi mandiri pada awal April. Menurut dia, ada tiga merek vaksin untuk keperluan program mandiri, yakni Sinopharm, CanSino, dan Sputnik V.
Sinopharm rencananya mengirim 15 juta dosis vaksin secara bertahap. Hingga Juli 2021, Sinopharm akan memasok vaksin dengan total 7,5 juta dosis. Pengiriman vaksin dilanjutkan pada kuartal ketiga sampai keempat nanti dengan total tambahan 7,5 juta dosis. “Mekanismenya nanti kami akan kerja sama dengan Kadin untuk proses registrasinya," kata Honesti.
Selain urusan pasokan, Bio Farma memverifikasi kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk program vaksinasi ini. Per akhir Maret lalu, ada 806 fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menjadi pelaksana penyuntikan. Fasilitas ini terdiri atas 65 fasilitas yang dimiliki jaringan Bio Farma, 504 fasilitas milik Kimia Farma, dan 237 jaringan fasilitas kesehatan milik swasta.
EKO WAHYUDI | FRANSISCA CHRISTY ROSANA
#ingatpesanibu #cucitangan #pakaimasker #jagajarak
