JAKARTA - Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) hingga Agustus 2019 mencapai US$ 393,5 miliar atau sekitar Rp 5.548,35 triliun (kurs rupiah 14.100 per US$). Nilai utang tersebut naik 8,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko, mengatakan utang tersebut terdiri atas utang publik (pemerintah dan bank sentral) US$ 196,3 miliar dan utang swasta, termasuk korporasi serta badan usaha milik negara sebesar US$ 197,2 miliar. Meski nilainya naik, kata Onny, pertumbuhan utang melambat dibanding pada Juli 2019, yang sebesar 10,9 persen (secara tahunan).
Onny juga mengatakan ULN pemerintah tumbuh 8,6 persen atau melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 9,7 persen. "Secara nominal, posisi ULN pemerintah juga lebih rendah karena berkurangnya jumlah Surat Berharga Negara (SBN) yang dikuasai investor asing," kata dia, kemarin. Hal itu, menurut Onny, dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global seiring dengan berlanjutnya ketegangan perdagangan dan peningkatan risiko geopolitik.
Tak cuma ULN pemerintah, laju utang swasta juga melambat dari 12,6 persen pada bulan sebelumnya menjadi 9,3 persen. "Pelunasan utang dagang korporasi non-lembaga keuangan mendorong penurunan posisi ULN swasta," ujar Onny. Dilihat berdasarkan sektornya, ULN sektor swasta didominasi sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, serta sektor pertambangan dan penggalian.
Menurut Onny, Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia saat ini masih sehat, didukung dengan pengelolaan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kondisi itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) 36,1 persen. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan andil 88,1 persen dari total nilanya. GHOIDA RAHMAH
