maaf email atau password anda salah

MEDIA TEMPO LAINNYA
Majalah Tempo
Tempo English
Tempo.co
BERLANGGANAN

Pilkada yang Inkonstitusional

Penyelenggaraan pilkada 2024 bermasalah karena inkonstitusional. Akibat pemerintah dan DPR mengabaikan putusan MK.

Kamis, 10 Oktober 2024

arsip tempo : 172854522037.

Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko. tempo : 172854522037.

PENETAPAN pasangan calon kepala daerah telah selesai dilakukan. Pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak 2024 mulai memasuki tahap kontestasi, yaitu pengundian nomor pasangan calon, kampanye, penetapan perolehan suara, dan penetapan pemenang. 

Ironisnya, semua tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 diselenggarakan secara inkonstitusional atau bertentangan dengan kehendak konstitusi. Hal ini terjadi karena pemerintah gagal memenu

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo
Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit
Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Bahrul Ilmi Yakup

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.

MK Pilkada Pilkada 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa Pemilu
Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 10 Oktober 2024

  • 9 Oktober 2024

  • 8 Oktober 2024

  • 7 Oktober 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan