Titik Nadir Kepolisian - Opini - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Titik Nadir Kepolisian

Persoalan di tubuh kepolisian terus berdatangan. Ekspresi kemarahan masyarakat bermunculan. Reformasi mutlak diperlukan.

Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko. tempo : 172687615245.

PERSOALAN di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seakan-akan tiada habisnya, hilang satu tumbuh seribu. Melalui media massa, publik bisa membaca berbagai permasalahan di kepolisian. Di media sosial, berbagai ujaran seperti "polisi lagi polisi lagi" atau "oknum kalo dikumpulin bisa jadi satu mabes" dialamatkan kepada korps baju cokelat ini. Ekspresi tersebut dapat dimaknai sebagai rasa muak, jijik, sekaligus marah terhadap kepolisian.

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: pendapat@tempo.co.id disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

Buntut Pansus Haji Kuota Haji Khusus: PBNU Berseteru dengan PKB
Ekonomi dan Bisnis

Investasi Naik Tapi Minim Serapan Tenaga Kerja
Editorial

Kisah Mirip Raja Telanjang di IKN
Opini

Titik Nadir Kepolisian

Konten Eksklusif Lainnya

21 September 2024
20 September 2024
19 September 2024
18 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.