maaf email atau password anda salah


Laporan Harta dan Mitigasi Konflik Kepentingan Pejabat

Laporan harta pejabat seakan-akan cuma kewajiban administratif. Belum menjadi instrumen untuk memitigasi konflik kepentingan.

arsip tempo : 171896402494.

Ilustrasi: Tempo/Kendra Paramita. tempo : 171896402494.

Reza Syawawi
Peneliti di Transparency International Indonesia

Efektivitas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan. Salah satu yang mengemuka adalah mengenai regulasi yang pincang karena ketiadaan ancaman sanksi pidana terhadap ketidakpatuhan pelaporan. Hanya ada sanksi administratif, yang seperti memberikan pilihan kepada penyelenggara untuk tidak melaporkan harta kekayaann

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 21 Juni 2024

  • 20 Juni 2024

  • 19 Juni 2024

  • 18 Juni 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan