Laporan Harta dan Mitigasi Konflik Kepentingan Pejabat

Reza Syawawi
Peneliti di Transparency International Indonesia

Efektivitas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan. Salah satu yang mengemuka adalah mengenai regulasi yang pincang karena ketiadaan ancaman sanksi pidana terhadap ketidakpatuhan pelaporan. Hanya ada sanksi administratif, yang seperti memberikan pilihan kepada penyelenggara untuk tidak melaporkan harta kekayaann

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya