Kontroversi Wajib Zakat untuk Aparat Sipil Negara
Dua zakat membutuhkan peningkatan kepercayaan publik, bukan upaya instan penghimpunan dana melalui kekuatan kekuasaan. Kewajiban zakat bagi ASN akan menimbulkan masalah.
arsip tempo : 171410806778.
Yusuf Wibisono
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies
Rencana terbitnya peraturan presiden tentang kewajiban aparat sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, dan pegawai badan usaha milik negara atau daerah untuk menunaikan zakat penghasilan dan jasa telah mengundang kontroversi. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai pengusul utama gagasan ini mendasarkan alasan kebijakan ini untuk “menciptakan sika
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
