Bagaimana Skenario Menteri Mahfud Mundur

JAKARTA – Islah Bahrawi bergegas menyambangi rumah dinas Mahfud Md. di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada medio Desember tahun lalu. Kala itu, Direktur Jaringan Islam Moderat tersebut ingin menitipkan pesan Ganjar Pranowo untuk disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut. "Saya dipercaya untuk menyampaikan pesan karena dianggap dekat dengan Mahfud. Pesannya, meminta Mahfud mundur dari jabatan menteri," ujar Islah saat dihubungi pada Rabu, 24 Januari 2024.

Mahfud didapuk menjadi calon wakil presiden pendamping calon presiden Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Mahfud diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Menkopolhukam Mahfud Md. melambaikan tangan ke alat utama sistem senjata (alutsista) KRI Usman Harun-359 dari geladak heli KRI Semarang-594, di Laut Natuna, Kepulauan Riau, 2020. ANTARA/M. Risyal Hidayat

Sehari sebelum menemui Mahfud, Islah menuturkan mendapat undangan dari seorang kolega Ganjar. Dia diminta datang ke Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di Patra Kuningan. Di sana, utusan Ganjar dan beberapa anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menitipkan pesan hasil diskusi mereka, yakni meminta Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ganjar dan TPN melihat Mahfud tidak akan bisa leluasa berkampanye kalau masih menjadi menteri," ujar Islah, mengutip ucapan kolega Ganjar itu. "Karena Mahfud hanya bisa berkampanye pada akhir pekan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu."

Islah paham bahwa TPN meminta Mahfud mundur agar punya lebih banyak waktu berkampanye. Sebab, Komisi Pemilihan Umum menetapkan masa kampanye pemilihan presiden 2024 lebih singkat dari pemilu sebelumnya. KPU pada pemilu ini hanya menyediakan masa kampanye selama 75 hari. Sedangkan pada pemilu sebelumnya lebih dari enam bulan.

Setelah menyimak pertimbangan TPN, Islah mengamini permintaan mereka. Keesokan harinya, Islah beranjangsana ke rumah dinas Abah—demikian Islah kerap menyapa Mahfud. "Ini juga menghindari agar Abah tidak keserimpet dengan jabatan," ujar Islah saat bertemu dengan Mahfud.

Mendengar permintaan itu, Islah menuturkan, Mahfud balik bertanya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu malah khawatir tidak bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu sampai akhir jika mundur dari jabatannya. "Mahfud berkukuh mempertahankan jabatannya sebagai menteri karena mencurigai proses pemilu berpotensi tidak adil," ujar aktivis muda Nahdlatul Ulama Madura itu.

Dengan posisinya sebagai Menkopolhukam, Mahfud menyebutkan masih bisa mengawasi pemerintahan dari dalam perihal potensi penyalahgunaan kewenangan pada pemilu kali ini. Proses pemilu bersinggungan dengan kementerian yang dipimpin Mahfud. "Dengan posisi Menkopolhukam, Mahfud masih bisa mengawal jika ada penyalahgunaan kewenangan," ujar Islah.

Keinginan Mahfud menolak mundur juga pernah diutarakan saat memenuhi undangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat itu Megawati bertanya tentang posisi Mahfud sebagai menteri yang akan dicalonkan PDIP beberapa saat sebelum dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pada pertengahan Oktober 2023. Menurut Islah, ketika itu Mahfud menjawab tetap akan menjadi menteri untuk memastikan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan.

Kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan itu muncul karena pada pemilihan presiden kali ini putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden. Gibran mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menjadi calon presiden. Berdasarkan nomenklatur pemerintahan, Kementerian Pertahanan berada di bawah koordinasi Mahfud sebagai Menkopolhukam.

Lima hari setelah resmi mendaftar sebagai calon wakil presiden ke KPU, kata Islah, Jokowi juga mengundang Mahfud ke Istana Negara pada 24 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, Jokowi bertanya ihwal posisi Mahfud, apakah akan mengundurkan diri atau tetap menjadi menteri.

Mahfud menjawab akan tetap menjabat menteri. Dia mengatakan masih banyak tugas dan pekerjaan yang belum tuntas, seperti penyelesaian kasus pajak yang diduga merugikan negara hingga Rp 249 triliun di Kementerian Keuangan; serta tanggung jawabnya sebagai kepala satuan tugas pemberantasan mafia tanah dan tindak pidana perdagangan orang.

Mahfud Mundur Jika Prabowo Mundur 

Dalam pertemuan itu, Presiden kembali meminta penegasan Mahfud soal tanggung jawab di kementerian selama masa kampanye. Mahfud pun menjawab akan mengajukan cuti untuk berkampanye pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Kendati begitu, kata Islah, Mahfud menyatakan juga siap mundur jika Prabowo mundur dari jabatannya. "Karena ini persoalan etika," ucap Islah, mengulang pernyataan Mahfud.

Sikap Mahfud yang ingin mempertahankan jabatannya didukung sejumlah elite partai koalisi pengusung pasangan Ganjar-Mahfud serta sejumlah perwira TNI-Polri yang dia kenal. Islah menyebutkan Mahfud pernah mengungkapkan kekhawatiran adanya tekanan kepada aparat agar memberikan dukungan kepada salah satu kandidat pasangan calon presiden dan wakilnya. Namun tidak disebutkan siapa saja aparat yang diminta mendukung dan kepada siapa dukungan diarahkan. "Mereka hanya menyampaikan rasa khawatir dipaksa untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon."

Islah mengungkapkan, Mahfud masih mempertimbangkan sejumlah alasan untuk bertahan atau melepaskan posisinya sebagai menteri, meski dorongan dari Ganjar dan TPN yang memintanya mundur semakin kencang. Mahfud tidak ingin gegabah asal mundur. Jika berkeinginan mundur, ia mesti berkonsultasi dengan Megawati dan ketua umum partai pengusung lain. "Karena sebelumnya sudah menyatakan tidak mau mundur," ujarnya. "Tapi, kalau sudah diminta mundur oleh para ketua umum partai pengusung, Mahfud pasti akan mundur."

Seorang kolega Mahfud lainnya menguatkan cerita Islah. Kolega ini menyebutkan permintaan Mahfud untuk mundur datang dari Choirul Anam, Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud. Permintaan agar Mahfud mundur sudah dibicarakan sejak awal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Namun saat itu terjadi perdebatan. TPN dan kubu Ganjar menilai posisi Mahfud sebagai Menkopolhukam sejatinya bisa membantu mengawasi potensi kecurangan pemilu. "Institusi seperti polisi, TNI, dan jaksa kan masih ada di bawah Menkopolhukam. Ini bisa dimonitor bilamana ada pengerahan dukungan," ujarnya. "Sehingga bisa menjaga sikap fairness dalam pemilu."

Adapun Anam saat dimintai konfirmasi tidak membantah kabar bahwa ia pernah meminta Mahfud mundur dari jabatannya. Mantan Komisioner Komnas HAM ini mengatakan permintaan agar Mahfud mundur menjadi dinamika politik yang kuat pada pemilu saat ini. Tujuannya, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dari jabatannya. Selain itu, kata dia, permintaan agar Mahfud mundur juga ingin "menyentil" Prabowo yang ada dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan.

Anam menilai Ganjar dan Mahfud pasti telah berdiskusi soal rencana hengkang dari kabinet Jokowi. Namun, menurut dia, keputusan mundur atau tidak pasti bakal ada dampaknya. Secara strategis, Mahfud saat ini berada dalam pemerintahan. Dia punya kewenangan koordinatif di institusinya untuk memastikan pemerintah bisa berlaku adil dalam pemilu. "Jika pengawasan itu tidak bisa dilakukan dan terjadi kecurangan, pemilu tidak akan ada maknanya karena cuma untuk melanggengkan kekuasaan."

Belum banyak tanggapan yang disampaikan Mahfud saat dimintai konfirmasi hingga berita ini ditulis. Ditemui di Yogyakarta kemarin, Mahfud belum bersedia menyampaikan kapan dia menyatakan akan mundur dari kabinet Jokowi. "Nantilah soal itu kalau sudah sangat teknis," ujar Mahfud.

Mahfud sebelumnya pernah menyatakan bakal mengundurkan diri pada waktunya dari Kabinet Indonesia Maju dengan baik-baik. Rencana pengunduran diri dari kabinet pemerintahan Jokowi itu telah didiskusikan dengan Ganjar. "Pada saat yang tepat, saya pasti akan mengajukan pengunduran diri," tuturnya.

Pada Selasa lalu, di Kendal, Jawa Tengah, Ganjar kembali menyarankan Mahfud mundur dari jabatan menteri demi menjaga pemilu berlangsung jujur dan adil serta menghindari konflik kepentingan. Pernyataan Ganjar itu sebagai tanggapan atas unggahan akun media sosial X (sebelumnya Twitter) Kementerian Pertahanan yang viral memakai tanda pagar atau tagar #PrabowoGibran2024. Menurut dia, munculnya tagar itu menimbulkan potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pemilihan presiden bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara.

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi menyatakan Mahfud berhak mundur. Presiden pun akan menghargai keputusan itu. "Semua itu ada aturannya. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, ya tidak. Sudah jelas," ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. memimpin rapat tentang tindak lanjut atas rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 2 Mei 2023. Dokumentasi Setpres

Menjamin Kontestasi Secara Sehat 

Menanggapi hal tersebut, dosen hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyarankan dua menteri yang maju pada pilpres untuk mundur. Menurut dia, posisi menteri sekaligus kandidat bakal menimbulkan sikap bias dalam tugas dan kewenangan mereka.

Titi mengatakan, jika dilanjutkan, kinerja keduanya akan sama-sama tidak optimal. Tujuan berkampanye adalah pemenangan pasangan calon masing-masing. Adapun dalam kapasitas sebagai menteri, diperlukan fokus untuk menuntaskan berbagai program kerja, apalagi di pengujung masa jabatan.

Menurut Titi, mundur dari posisi menteri lebih bisa menjamin kontestasi yang sehat serta akan menghilangkan kecurigaan penyalahgunaan jabatan dan sumber daya negara. Namun, kata dia, kuncinya saat ini berada di tangan Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini.

Banyaknya pembantu Jokowi yang ikut dalam pemilu, kata dia, akan mempengaruhi efektivitas dan program pemerintahan. "Presiden sebaiknya bersikap tegas saja kepada menterinya untuk meminta mereka mengundurkan diri bagi yang maju pilpres ataupun pemilu legislatif." 

TNI Pastikan Netral

Cuitan tagar #PrabowoGibran2024 di akun X Kementerian Pertahanan menuai banyak sorotan. Unggahan tersebut dibanjiri komentar warganet yang mempermasalahkan ketidaknetralan Kemenhan. Soal adanya kekhawatiran ketidaknetralan TNI, Komandan Pusat Polisi Militer Marsekal Muda R. Agung Handoko mengatakan masyarakat tidak perlu ragu soal netralitas TNI selama pemilu. TNI terus mensosialisasi netralitas institusinya kepada para prajurit. "Masyarakat tidak perlu takut. Banyak cara untuk memastikan netralitas TNI," ujarnya.

TNI berkomitmen bersikap terbuka terhadap proses hukum prajurit yang terbukti tidak netral. TNI pun mengajak masyarakat ikut membantu mengawasi mereka selama penyelenggaraan pemilu tahun ini. "Kalau ada yang tidak netral, silakan laporkan kepada kami," ucapnya.

Agung mengatakan masyarakat bisa memviralkan jika menemukan personel TNI yang tidak bersikap netral. "Kami dari POM TNI tinggal memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku." Ihwal adanya kekhawatiran TNI dipaksa untuk memenangkan salah satu calon presiden, Agung mengaku belum mendapat laporan tersebut. "Kalau ada datanya, silakan sampaikan," katanya.

IMAM HAMDI | DANIEL AL FAJRI