maaf email atau password anda salah

MEDIA TEMPO LAINNYA
Majalah Tempo
Tempo English
Tempo.co
BERLANGGANAN

Becermin dari Kasus di Parigi Moutong

Penegak hukum dinilai salah kaprah memahami UU TPKS. Penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak di Parigi Moutong contohnya.    

Senin, 5 Juni 2023

arsip tempo : 171417726090.

Sejumlah aktivis Gerakan Perempuan Bersatu (GPB) duduk sambil berdoa di depan lilin yang dinyalakan pada aksi Solidaritas Malam Doa Bersama di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, Palu, Sulawesi Tengah, 4 Juni 2023. ANTARA/Basri Marzuki. tempo : 171417726090.

JAKARTA – Laporan kasus tindak kekerasan terhadap anak terus membanjiri Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Sinfoni PPA). Mayoritas jenis kasus yang tercatat di sistem informasi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu adalah tindak pidana kekerasan seksual pada anak. "Tahun lalu, lonjakan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Keme

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo
Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit
Berlangganan

Lihat Paket Lainnya

Imam Hamdi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Polri Perlindungan Anak kekerasan seksual Parigi Moutong UU TPKS Kekerasan Seksual pada Anak
Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan