Menunggu Respons Kemenkeu Telisik Pegawainya - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Menunggu Respons Kemenkeu Telisik Pegawainya

KPK menyerahkan data 134 pegawai Kemenkeu yang diduga punya saham di 280 perusahaan. Verifikasi dulu, kemudian klarifikasi.

Mantan pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, setelah memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 1 Maret 2023. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 173074531126.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan segera memeriksa kekayaan 134 pegawai pajak yang diduga mempunyai saham di 280 perusahaan. Komisi antirasuah telah menyerahkan berkas data ratusan pegawai pajak tersebut ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Jumat lalu.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan telah meminta Kementerian Keuangan segera memeriks

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

KPK Rafael Alun Trisambodo Pegawai Pajak Konsultan Pajak Kemenkeu

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Editorial

Hilang Adat di IKN
Nasional

Menunggu Respons Kemenkeu Telisik Pegawainya
Ekonomi dan Bisnis

Dua Target Produsen Makanan Unifam
Kesehatan

Mengenali Obesitas Anak Sejak Dini

Konten Eksklusif Lainnya

4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024
1 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.