Cacat Etik Berulang Hakim Itong - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Cacat Etik Berulang Hakim Itong

Komisi Yudisial menerima laporan pelanggaran etik hakim Itong Isnaini Hidayat sebelum ditangkap KPK. Ia juga pernah diperiksa Badan Pengawas MA.

Itong Isnaeni Hidayat (kedua dari kiri) saat akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 20 Januari 2022. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 173078584166.

JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, diketahui kerap dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran etik hakim sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Setidaknya, menurut sumber Tempo, ada lima laporan dugaan pelanggaran etik Itong yang dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Dari salah satu laporan itu, Itong dinyatakan terbukti bersalah. Komisi Yudisial merekomendasikan agar Itong diberi

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Maya Ayu Puspitasari

Komisi Yudisial Mahkamah Agung Kasus Suap Suap Hakim | Jaksa Pelanggaran Etik Hakim Pengadilan

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Berita Utama

Celah Menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara
Metro

Bersiap Ubah Warna Pelat Nomor Kendaraan
Nasional

Cacat Etik Berulang Hakim Itong
Ragam

Menteri Kesehatan: Waspadai Penularan Cepat Omicron

Konten Eksklusif Lainnya

5 November 2024
4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.