Surut Penanganan Korupsi Sumber Daya Alam
Dua tahun sejak pemberlakuan revisi Undang-Undang KPK dan dipimpin Firli Bahuri, KPK tak lagi menangani kasus korupsi sumber daya alam. Pelemahan KPK merupakan bagian dari rencana besar kepentingan ekonomi lewat pengerukan alam.
JAKARTA – Kemunduran kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi berimbas pada penanganan perkara sumber daya alam. Evaluasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), dan Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan, selama dua tahun terakhir, KPK jarang menyentuh sektor tersebut. "Padahal, berdasarkan dokumen peta jalan KPK 2012-2023, sumber daya alam masuk dalam sektor strategis
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini