Demokrat Kaji Gugatan terhadap Moeldoko - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Demokrat Kaji Gugatan terhadap Moeldoko

Partai Demokrat tengah mengkaji untuk menggugat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Saat ini sudah ada 12 mantan kader yang digugat ke pengadilan karena masih menggunakan atribut dan logo partai.

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menunjukkan foto Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, 12 Maret 2021. ANTARA/M Risyal Hidayat. tempo : 173057213878.

JAKARTA — Partai Demokrat tengah mengkaji untuk menggugat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko. Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan upaya hukum ini turut menjadi pertimbangan di lingkup internal partai lantaran Moeldoko terlibat sejak awal dalam merencanakan pengambilalihan kepengurusan Demokrat melalui penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Maret lalu. "Itu masuk pert

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Partai Demokrat | PD KLB Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Cover Story

Abrakadabra Vaksin Nusantara
Ekonomi dan Bisnis

Berawal dari Perkebunan Teh dan Karet
Ekonomi dan Bisnis

Surplus Perdagangan Berlanjut
Metro

Perubahan Komposisi

Konten Eksklusif Lainnya

2 November 2024
1 November 2024
31 Oktober 2024
30 Oktober 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.