Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

17
Maret
2021
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaNasional 1/5 Selanjutnya
Nasional

Vaksin AstraZeneca Tunggu Sinyal WHO

Pemerintah menunda penggunaan vaksin AstraZeneca dan menunggu hasil penelitian WHO tentang efek samping vaksin Covid-19 tersebut.

Edisi, 17 Maret 2021
Profile
Sukma N Loppies
Vaksin AstraZeneca. REUTERS/Gonzalo Fuentes
  • - Pemerintah menunda penggunaan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca.
  • - Total ada 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca dengan masa kedaluwarsa pada Mei 2021. .
  • - AstraZeneca memastikan vaksin yang mereka ciptakan aman berdasarkan bukti ilmiah.

JAKARTA – Pemerintah menunda penggunaan vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dari AstraZeneca. Penundaan tersebut dilakukan untuk menunggu penilaian lebih lanjut dari para ahli terhadap vaksin asal Inggris ini.

Juru bicara vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah menunggu arahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan vaksin tersebut. "Terkait dengan vaksin AstraZeneca, memang ada penundaan yang sifatnya sementara karena asas kehati-hatian," kata Nadia dalam konferensi pers, kemarin.

Menurut Nadia, BPOM bersama ahli imunisasi nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sedang meninjau kembali apakah kriteria penerima vaksin AstraZeneca bisa disamakan dengan kriteria penerima vaksin Sinovac yang lebih dulu tiba di Indonesia. Dalam program imunisasi dengan vaksin Sinovac, kriteria penerima antara lain berusia di atas 18 tahun, tidak mengidap penyakit kronis, dan dalam keadaan sehat.

Sembari menunggu, pemerintah akan mengontrol kualitas vaksin. Tak seperti vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca membutuhkan rentang waktu yang cukup lama dari penyuntikan tahap pertama menuju penyuntikan tahap kedua. Sinovac perlu jangka waktu selama dua pekan. Sedangkan untuk AstraZeneca, rentang waktu optimal pemberian dosis kedua vaksin selama 9-12 pekan dari dosis pertama.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMjI6MjU6NTgiXQ

Karyawan memeriksa "envirotainer" berisi vaksin COVID-19 AstraZeneca di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, 8 Maret 2021. ANTARA/Novrian Arbi

Jika sudah mendapat rekomendasi dari BPOM, Nadia menjelaskan, Kementerian Kesehatan akan menentukan kelompok yang diprioritaskan menerima vaksin AstraZeneca. Sebab, masa kedaluwarsa vaksin ini jatuh pada Mei 2021, sehingga total 1,1 juta dosis vaksin yang sudah dibeli harus digunakan seluruhnya.

Nadia memastikan pemerintah tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menghabiskan 1,1 juta dosis vaksin itu dalam kondisi yang mepet. Ia membeberkan, saat ini kapasitas vaksinasi sudah mencapai 250-350 ribu orang per hari. Artinya, jika dalam sehari vaksinasi dilakukan terhadap 200 ribu orang, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca bisa habis dalam enam hari.

Adapun Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan lembaganya masih menunggu hasil investigasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ia mengatakan BPOM terus mencermati dan berkomunikasi secara aktif dengan WHO sebelum memutuskan rekomendasi kepada pemerintah ihwal penggunaan vaksin AstraZeneca. "Semoga akhir pekan ini ada hasil untuk keputusan yang akan kami rekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk penggunaannya (vaksin AstraZeneca)," katanya.

Penny menjelaskan, lembaganya tidak melakukan investigasi langsung karena kejadian efek samping vaksin AstraZeneca muncul di luar negeri. Terlebih, vaksin yang memberikan efek samping atau kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) tersebut bukan batch vaksin yang masuk ke Indonesia. "Dan kasus KIPI lintas negara sudah menjadi perhatian institusi internasional, yaitu WHO. BPOM hanya lebih berhati-hati," ucap dia.

Sejumlah negara melaporkan adanya kasus pembekuan darah pada pasien setelah disuntik vaksin AstraZeneca. Dua di antaranya berujung pada kematian. Laporan yang diterima Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 40 orang yang mengalami pembekuan darah dari 17 juta orang yang mendapat suntikan vaksin AstraZeneca.

Austria menjadi salah satu negara yang menangguhkan penyuntikan vaksin AstraZeneca setelah perawat berusia 49 tahun meninggal diduga akibat pembekuan darah yang parah selepas diimunisasi dengan vaksin tersebut. Belakangan, Badan Obat-obatan Eropa (EMA) mengklarifikasi bahwa kematian perawat itu tak terkait dengan vaksin AstraZeneca. Meski begitu, belasan negara, di antaranya Denmark, Norwegia, Spanyol, dan Islandia, tetap menangguhkan penggunaan vaksin tersebut demi keamanan.

Lewat keterangan tertulis, manajemen AstraZeneca memastikan bahwa vaksin yang mereka ciptakan aman berdasarkan bukti ilmiah. Mereka menegaskan, keamanan merupakan hal terpenting dan perusahaan terus memantau keamanan vaksin buatannya.

Perusahaan mengklaim telah meninjau secara cermat 17 juta orang yang divaksin menggunakan produk AstraZeneca. Dari tinjauan itu, menurut mereka, tidak ada bukti adanya peningkatan risiko emboli paru dan penurunan trombosit darah atau trombositopenia dalam kelompok usia, jenis kelamin, atau kelompok tertentu mana pun. Meski demikian, sejauh ini di seluruh Uni Eropa dan Inggris, ada 15 kejadian trombositopenia dan 22 kasus emboli paru setelah mendapat suntikan vaksin AstraZeneca yang dilaporkan ke perusahaan pada 8 Maret lalu.

Kepala Petugas Medis AstraZeneca, Ann Taylor, menilai bahwa angka laporan tersebut tergolong rendah. Perusahaan tidak menemukan bukti peningkatan perdarahan pada lebih dari 60 ribu peserta yang terdaftar. "Sekitar 17 juta orang telah menerima vaksin kami, dan jumlah kasus pembekuan darah yang dilaporkan dalam kelompok ini lebih rendah daripada ratusan kasus yang diperkirakan di antara populasi umum," ujar dia.

Taylor mengatakan sifat pandemi telah meningkatkan perhatian dalam kasus individu. "Kami melampaui praktik standar untuk memantau keamanan obat-obatan berlisensi dalam melaporkan kejadian vaksin untuk memastikan keamanan publik," kata dia.

WHO dan perusahaan farmasi AstraZeneca diagendakan melakukan pertemuan untuk membahas keamanan vaksin, kemarin. Dikutip dari Reuters, anggota panel ahli dari WHO, Christian Lindmeier, mengatakan pihaknya sedang meninjau bukti keamanan vaksin dalam dialog bersama EMA. "Kami pikir komite akan segera mengeluarkan pernyataan," ucapnya.

MAYA AYU PUSPITASARI | REUTERS

#Vaksinasi Covid #Vaksin Covid-19 #Kementerian Kesehatan

SebelumnyaNasional 1/5 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Vaksin AstraZeneca Tunggu Sinyal WHO
  • Klaim AstraZeneca Tak Terbuang Sia-sia
  • Setelah Kasus Pembekuan Darah
  • Kepolisian Tak Jadikan Model Penyelesaian Kasus Pengkritik Gibran
  • Perkara UU ITE Setelah Edaran Kapolri

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Tarik-Ulur Amendemen Konstitusi

    Sejumlah kalangan menilai janji MPR membatasi pembahasan amendemen tak sepenuhnya bisa dipegang. Kental dengan aspek politik, isu kontroversial yang pernah digulirkan politikus, seperti pemilihan presiden oleh MPR dan gagasan menambah masa jabatan presiden, berpeluang muncul kembali. Agenda pembahasan bisa melebar ke isu krusial lain yang akan memundurkan demokrasi.

    17 Maret 2021
  • Berita Utama

    Bahaya di Balik Rencana Amendemen Konstitusi

    Pembahasan seputar pemilihan presiden oleh MPR dan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kian terdengar dalam sejumlah diskusi yang diadakan Badan Pengkajian MPR.

    17 Maret 2021
  • Berita Utama

    Janji MPR Sebelum Membahas Amendemen

    Pimpinan MPR menjamin pembahasan amendemen UUD 1945 hanya akan berfokus pada penyusunan haluan negara.

    17 Maret 2021
  • Berita Utama

    Tujuh Rekomendasi Amendemen Konstitusi

    Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2019-2024 melanjutkan pengkajian terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan rekomendasi MPR periode lalu.

    16 Maret 2021
  • Berita Utama

    Dua Opsi Mengaktifkan Haluan Negara

    Sejumlah partai memiliki pendapat berbeda perihal opsi mengaktifkan pokok haluan negara.

    17 Maret 2021
  • Editorial

    Bahaya Godaan Presiden Tiga Periode

    Wacana perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka seiring dengan munculnya kembali rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia terancam makin merosot.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Berharap Industri Kendaraan Pulih Kembali

    Diskon pajak mobil baru menyasar kategori mobil 1.500-2.500 cc dengan pembelian lokal minimal 70 persen.

    17 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Laris Berkat Diskon Pajak

    Penjualan mobil melonjak hingga 150 persen.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Merosot Tajam

    Kinerja penjualan mobil, baik retail maupun wholesales, sepanjang tahun lalu mengalami penurunan hampir setengahnya dibanding pada periode 2019.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Impor Barang Modal Mulai Bertumbuh

    Naiknya impor barang modal dan bahan baku berkaitan dengan ekspansi industri manufaktur.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Menyambut Gairah Pasar Menjelang Ramadan

    Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen untuk mendorong industri.

    17 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Terdorong Impor Barang Modal

    Kenaikan impor barang modal dan bahan baku menjadi indikasi pemulihan ekonomi.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Biro Perjalanan Siapkan Protokol Ibadah Haji

    Hingga 26 Februari lalu, 12.723 anggota jemaah batal berangkat haji.

    16 Maret 2021
  • Ekonomi dan Bisnis

    Agar Haji Lancar Kembali

    Pemerintah menyiapkan layanan penunjang ibadah haji dan umrah, sambil menunggu keputusan kuota dan izin bagi warga asing dari pemerintah Arab Saudi.

    16 Maret 2021
  • Ilmu dan Teknologi

    Covid-19 Rusak Ginjal Anak-anak

    Banyak analisis pengaruh Covid-19 pada ginjal orang dewasa, tapi tidak pada anak.

    16 Maret 2021
  • Metro

    Semakin Marak Pengguna Sepeda di Ibu Kota

    Sejumlah anggota DPRD justru mempersoalkan efektivitas pembangunan jalur khusus sepeda.

    16 Maret 2021
  • Metro

    Gowes di Luar Jalur Terancam Tilang

    Polisi mengancam memberikan sanksi denda Rp 100 ribu hingga pidana 15 hari penjara.

    16 Maret 2021
  • Metro

    Sepeda dan Integrasi Transportasi

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merampungkan jalur permanen khusus sepeda di ruas Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. Pada rute itu juga akan disediakan sejumlah fasilitas dan sistem integrasi transportasi.

    16 Maret 2021
  • Metro

    Knalpot Bising Bikin Pusing

    Polisi meningkatkan razia terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot modifikasi bersuara bising.

    17 Maret 2021
  • Metro

    Persyaratan Laik Jalan

    Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus memenuhi aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Vaksin AstraZeneca Tunggu Sinyal WHO

    Pemerintah menunda penggunaan vaksin AstraZeneca dan menunggu hasil penelitian WHO tentang efek samping vaksin Covid-19 tersebut.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Klaim AstraZeneca Tak Terbuang Sia-sia

    Ada kekhawatiran 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang telah masuk ke Indonesia akan mubazir jika izin penggunaannya tak segera terbit.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Setelah Kasus Pembekuan Darah

    Sejumlah negara menunda penggunaan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Kepolisian Tak Jadikan Model Penyelesaian Kasus Pengkritik Gibran

    Konsep restorative justice dianggap tidak relevan diterapkan kepada Arkham yang mengkritik Gibran.

    16 Maret 2021
  • Nasional

    Perkara UU ITE Setelah Edaran Kapolri

    Kepolisian menerapkan upaya persuasif dalam menyelesaikan berbagai kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    16 Maret 2021
  • Opini

    Ironi Penyederhanaan Regulasi di Cipta Kerja

    Presiden Joko Widodo telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Gagal menyederhanakan regulasi.

    16 Maret 2021
  • Ragam

    Industri Pariwisata Bakal Dibuka Bertahap

    Pembukaan destinasi wisata bagi pelancong asing mengikuti skema area bebas Covid-19.

    16 Maret 2021
  • Ragam

    Berharap Pelancong Segera Datang

    Industri pariwisata menjadi sektor paling tertekan akibat pembatasan sosial karena pandemi Covid-19. Pemerintah berencana membuka kembali pintu masuk bagi kunjungan wisatawan mancanegara dalam waktu dekat.

    16 Maret 2021
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved